Pemerintah Cemaskan Dampak Limbah Merkuri Tambang Sekotong

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengkhawatirkan dampak limbah merkuri yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan tradisional di pegunungan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

“Dampak limbah merkuri itu yang dikhawatirkan, karena aktivitas tambang dilakukan secara tradisional dan tidak memerhatikan dampak lingkungannya,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB Tajudin R. Fandi, di Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan peneliti BLHP NTB bekerja sama dengan peneliti lingkungan hidup Kabupaten Lombok Barat sudah melakukan serangkaian penelitian dampak lingkungan terkait aktivitas penambangan tradisional di Sekotong itu.

Penelitian dilakukan di sekitar kawasan tambang di Sekotong, Lombok Barat, dan di pusat kerajinan emas di Sekerbela, Kota Mataram.

Hasilnya memang belum menunjukkan dampak yang membahayakan karena lokasi permukiman relatif jauh dari kawasan tambang.

Lokasi yang dijadikan areal pemisahan material tambang menggunakan air raksa di Sekotong pun agak jauh dari permukiman penduduk.

“Sementara lokasi pemisahan material tambang di pusat kerajinan emas di Sekarbela masih tergolong aman dari pencemaran limbah merkuri karena ada bak penampungan khusus,” katanya.

Ia mengatakan kekhawatiran ada pada akumulasi dari dampak limbah merkuri itu baik bagi penduduk di sekitar kawasan tambang maupun di Sekarbela Mataram.

Fandi mencontohkan ikan yang tercemar limbah merkuri kemudian dikonsumsi oleh manusia dan ketika itu dampak merkuri dirasakan.

“Apakah kita harus menunggu akumulasi dampak merkuri itu terlihat secara kasat mata baru melakukan tindakan atau langkah-langkah antisipasi. Saya kira hal itu perlu disikapi semua pihak,” ujarnya.

Ia mengakui wilayah pegunungan Sekotong teridentifikasi memiliki kandungan emas yang memadai namun tidak dapat dieksploitasi secara resmi karena Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11/2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB.

Pasal 38 Perda Nomor 11/2006 itu membatasi persetujuan penambangan yang diterbitkan para bupati di Pulau Lombok, namun warga setempat nekat melakukan aktivitas penambangan secara ilegal dengan cara tradisional.

Aktivitas penambangan tradisional itu pun berpindah-pindah, sebelumnya hanya di dua titik yakni di Desa Kedaro dan di Dusun Kayu Putih Desa Pelangan, kini bertambah menjadi empat titik baru namun masih dalam wilayah Desa Pelangan.

Jumlah penambang menurut data Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencapai 2.000 orang, sebagian merupakan warga pendatang dari luar daerah NTB yang mengejar hasil tambang seperti emas dan perak di kawasan pegunungan Sekotong.

Pemerintah daerah sudah sering menertibkan aktivitas penambangan tradisional itu namun kenekatan para penambang sulit dibendung.

Sumber: http://berita.kapanlagi.com

About lpplmataram

Bagi anda yang membutuhkan Konsultan Lingkungan untuk menyusun Dokumen atau pelaporan UKL-UPL khususnya di wilayah NTB, kamilah solusinya. Hubungi: Putra, ST (081 736 7583) Irfan Handi, SE (081 805 768 000) Andi Kusmira, ST (081 917 960 708)

Posted on Maret 24, 2011, in Berita and tagged , , . Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. tmpilangx ok…
    but msh bxk yg kykx prlu d tmbah bro…. misalx foto2 kegiatan d lapangan n tmpilan waktu/jam….

  2. terima ksih sebelumnya admin,,
    saya sangat senang dengan jurnal ini, kalo boleh saya minta jurnal lengkapnya untuk di jadikan penelitian ?
    terima kasih, mohon bantuannya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s