Dokumen Lingkungan UKL-UPL Mandalika Home Stay

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana dalam mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup, maka perlu dijaga antara berbagai usaha dan atau kegiatan. Perlu disadari makin meningkatnya usaha atau kegiatan pembangunan berbagai bidang di Kabupaten Lombok Barat akan memberikan konsekuensi logis timbulnya dampak (perubahan) terhadap lingkungan, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berusaha selalu mengedepankan masalah lingkungan di segala kegiatan pembangunannya.

Pada dasarnya dari setiap usaha atau kegiatan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisa sejak awal perencanaannya sampai pada saat operasional usaha atau kegiatan, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin, untuk pencegahan kerusakan lingkungan.

Adapun salah satu upaya pencegahan kerusakan lingkungan atau perlindungan/penyelamatan lingkungan secara dini sebelum suatu kegiatan dimulai dengan menerapkan/meningkatkan efektivitas kegiatan dan atau jenis usaha yang akan berdiri untuk melengkapi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Rencana Pembangunan Homestay, sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 Tentang  Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, tidak termasuk dalam daftar kegiatan yang dikategorikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup (secara teknologi dapat dikelola) sehingga tidak wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka perlu menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

B.     Dasar Pelaksanaan

1.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

3.      Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL.

4.      Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.

5.      Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan UKL dan UPL.

6.      Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No: 9 Tahun 1989, tentang Pengembangan Kawasan Pariwisata di Daerah Nusa Tenggara Barat;

7.      Keputusan Gubernur Kdh. Nusa Tenggara Barat No: 153 Tahun 1992, tentang Rencana Tata Ruang Resort Pariwisata Senggigi dan sekitarnya.

C.    Tujuan dan Kegunaan

1.      Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL–UPL) Pembangunan Homestay ini adalah sebagai berikut:

1)      Untuk mengelola kegiatan usaha agar meminimumkan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

2)      Mengidentifikasi mengenai komponen-komponen lingkungan yang dapat dan diprediksikan akan terkena dampak penting oleh kegiatan pra konstruksi, konstruksi dan operasional homestay.

3)      Untuk menentukan jenis dan sifat serta ukuran dampak yang secara sistematik, berulang-ulang dan terencana/terjadwal selama kegiatan proyek beroperasi.

4)      Untuk merekomendasikan beberapa alternatif upaya pengelolaan yang perlu dilaksanakan.

5)      Untuk merekomendasikan beberapa alternatif upaya pemantauan lingkungan yang perlu dilaksanakan terutama yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan.

2.      Kegunaan

Sedangkan kegunaan penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan Mandalikan Homestay di Dusun Mangsit Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ini adalah sebagai berikut :

1)      Sebagai pedoman/dasar dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan pemantauan lingkungan bagi pemrakarsa.

2)      Sebagai dokumen pelengkap untuk kegiatan usaha Homestay.

3)      Sebagai pedoman/dasar pegecekan/pengontrolan di lapangan bagi pemerintah/instansi terkait untuk melakukan pengelolaan kegiatan dan pemantauan dengan baik.

D.    Ruang Lingkup UKL-UPL

Ruang lingkup kegiatan penyusunan dokumen UKL-UPL ini ditentukan berdasarkan rencana kegiatan usaha, komponen lingkungan dan batas wilayah studi.

1. Rencana Kegiatan Usaha Homestay

Telaah terhadap rencana kegiatan usaha Homestay yang mengemukakan informasi penting dari kegiatan yang merupakan sifat khas usaha itu sendiri dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungan sekitarnya yakni pada:

1)     Tahap pra konstruksi

2)     Tahap konstruksi

3)     Tahap pasca konstruksi/operasional dan pemeliharaan

2.   Komponen Lingkungan

Telaah terhadap informasi komponen lingkungan yang terkena dampak dengan memperhatikan aspek fisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya.

3. Batas Wilayah Studi

Batas wilayah studi dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan rencana kegiatan usaha homestay “MANDALIKA HOMESTAY” meliputi, batas usaha, ekologi, batas administrasi dan batas teknis.

1)   Batas Usaha

a)      Sebelah  Utara       : Suhelan

b)      Sebelah Timur       : Ramdhan

c)      Sebelah Selatan     : Jalan/Gang

d)     Sebelah Barat:       : H. Ismail

2)   Batas Ekologi

Batas ekologi ini merupakan kondisi alam yang berada di sekitar kegiatan, batas ini berupa daerah aliran sungai, jalan raya maupun ekosistem dari suatu kegiatan yang saling berhubungan dengan kegiatan yaitu ekosistem pemukiman

3)   Batas Administrasi

Batas Wilayah administrasi sesuai dengan batas wilayah pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat. Wilayah studi UKL-UPL ini berada di Desa Senggigi yang mempunyai batas antara lain

a)      Sebelah  Utara    : Wilayah Kabupaten Lombok Utara

b)      Sebelah Timur    : Hutan dan Pegunungan

c)      Sebelah Selatan  : Desa Batulayar

d)     Sebelah Barat     : Selat Lombok

4)   Batas Sosial

Batas sosial berada pada masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha tepatnya di Desa Senggigi, pada khususnya yang berada di sebelah Utara dan Selatan lebih banyak terkena dampak dengan mayoritas masyarakatnya mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

About lpplmataram

Bagi anda yang membutuhkan Konsultan Lingkungan untuk menyusun Dokumen atau pelaporan UKL-UPL khususnya di wilayah NTB, kamilah solusinya. Hubungi: Putra, ST (081 736 7583) Irfan Handi, SE (081 805 768 000) Andi Kusmira, ST (081 917 960 708)

Posted on April 16, 2011, in Konsultan Lingkungan and tagged , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s