SEKILAS TENTANG IZIN LINGKUNGAN

SEKILAS TENTANG IZIN LINGKUNGAN

Oleh : M. PUSPAIDI PUTRA, ST

Staf BLH Lombok Barat

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Disisi lain kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

Dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan salah satu Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah AMDAL dan UKL-UPL dan perizinan.

Pada pasal 22 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan “ Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”,  Pada pasal 34 (1) juga menyatakan “ setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL”,

Sedangkan pada pasal 36 (1) menyatakan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dan pasal 36 (2) menyatakan “Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL”.

Untuk melaksanakan ketentuan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diperlukan Izin Lingkungan, dan Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur ketentuan pidana pasal 97 dimana dalam ketentuan pidana disebutkan bahwa “  Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”, dan pada pasal 109 menyatakan Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

About lpplmataram

Bagi anda yang membutuhkan Konsultan Lingkungan untuk menyusun Dokumen atau pelaporan UKL-UPL khususnya di wilayah NTB, kamilah solusinya. Hubungi: Putra, ST (081 736 7583) Irfan Handi, SE (081 805 768 000) Andi Kusmira, ST (081 917 960 708)

Posted on Juli 18, 2012, in Dokumen Lingkungan, DPLH, Konsultan Lingkungan, Peraturan MenLH, UKL-UPL, Undang Undang and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s