Category Archives: Berita

Dampak Tambang Non Logam (Galian C), Pengaruhi Lingkungan di Lombok Barat

Maraknya Galian C atau disebut Tambang Non Logam di wilayah Lombok Barat, saat ini cukup menghawatirkan, karena dampak terhadap lingkungan sudah mulai berpengaruh terutama dibeberapa kawasan yang berdampingan dengan lokasi penambangan non logam.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Lombok Barat, disela-sela pelantikan tujuh Camat di Aula kantor Bupati Lombok Barat, “dalam hal penambangan non logam di wilayah Lombok Barat saai ini sudah sangat menghawatirkan, Bupati memerintahkan kepada segenap SKPD untuk melakukan koordinasi dan segera melakukan penertiban terhadap para penambang yang ilegal tersebut.

Demikian juga dengan izin penambangan, saat ini tidak ada satupun izin tambang yang dikeluarkan di wilayah Lombok barat.

Oleh karena itu harus segera diatur dalam setelah regulasi seperti yang dilakukan di wilayah Lombok Barat, sudah ada perda tentang pertambangan yang disahkan oleh DPR, namun demikian dalam eksekusinya perlu didukung dengan Perbup, sementara Perbup tersebut saat ini sedang digodok.

Kaitan dengan beberapa penambangan yang terdapat dibeberapa kawasan, Bupati Lombok Barat mengatakan sudah memerintahkan kepada para camat untuk segera melakukan penertiban terhadap kegiatan penambangan ilegal karena sudah akan berpengaruh terhadap dampak lingkungan.

Seperti kegiatan pertambangan yang ada di kawasan gunung pengsong perampuan, Bupati menyampaikan dengan tegas agar Camat Labuapi segera melakukan upaya refresiv, guna menertibkan kegiatan tersebut karena sudah merusak  lingkungan.

Sumber: http://mataramnews.com

Iklan

40 Persen Mangrove Di Lobar Cendrung Rusak

Dari 2.000 hektare hutan mangrove di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 40 persen diantaranya saat ini mengalami kurang baik dan cenderung rusak. Kondisi seperti ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi kelestarian hutan, laut bahkan warga yang berada di Perairan Lombok Barat bagian Selatan.
Kepala Dinas Kehutanan Lombok Barat HL Syiful Arifin belum lama ini mengakui,  dalam upaya budidaya mangrove, Pemkab Lombok Barat tidak memiliki anggaran khusus, sehingga penanganannya, terutama di kawasan perairan Sekotong belum bisa dilakukan.
Meski demikian, saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaaan dan pendataan kawasan yang akan menjadi lokasi penanaman mangrove, rencananya akan diajukan ke Balai Mangrove di Denpasar.
Menurutnya, setelah didata dan lokasi tanam dipetakan, akan diusulkan bantuan ke Balai Mangrove. Kesadaran masyarakat menanam mangrove di daerah ini sangat rendah, sebaliknya semangat masyarakat yang pernah menjadi korban abrasi cukup tinggi.
Ia mencontohkan, di kawasan Perairan Cemare, tanpa di suruh warga sudah mau menanam sendiri, karena  mereka pernah menjadi korban abrasi. Selain itu, pihaknya selalu mencari peluang kerja sama dengan pihak swasta, sekolah maupun perguruan tinggi.
Untuk diketahui, kerja sama penanamam mangrove yang hingga kini masih berlangsung dengan SMAN 1 Sekotong dan SMAN 1 Mataram, yang menangani mangrove di kawasan pesisir Cemare dan Tanjung.
Mangrove di dua lokasi tersebut ditanam dan dirawat oleh sekolah tersebut, sehingga kondisinya saat ini sangat bagus, dan warga yang berada di lokasi itu kini tidak pernah terkena gelombang pasang.

Sumber: http://lombokbaratkab.go.id

Pengelolaan LH di NTB Masuk Kategori Baik

Mataram – Berdasarkan hasil riset secara nasional oleh Kementerian Lingkungan Hidup di seluruh provinsi di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Prov. NTB) berada pada posisi delapan kategori terbaik pengelolaan lingkungan hidupnya.

Hal itu terlihat dari hutan NTB yang masih terjaga dan pencemaran lingkungan yang tergolong rendah. Untuk itu, Provinsi NTB menjadi daerah dengan indeks pengelolaan lingkungan hidup masuk kategori baik.

Demikian dikemukakan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta MS., dalam Rakor Regional Pusat Pengelolaan Ekoregional (PPE) Bali dan Nusa Tenggara, di Hotel Grand Legi, Mataram, Jumat (11/3/2011).

Dikatakannya, dalam menentukan indeks itu kementerian lingkungan hidup menggunakan tiga kriteria. Selain melihat kondisi hutan dan tingkat pencemaran di daerah, keberhasilan dan komitmen pemerintah daerah dalam upaya mengurangi dan mengantisipasi lahan kritis menjadi penentunya.

“Sejauh mana langkah dan upaya pemerintah daerah untuk mereboisasi lahan-lahan kritis,” ujarnya.

Menurut Meneg LH, NTB juga turut berkontribusi terhadap pencegahan pemanasan global yang saat ini sedang melanda dunia. Dibandingkan daerah lain, hutan di NTB masih terjaga dari pembalakan liar. “Pencemaran lingkungan di NTB rata-rata juga masih rendah,” imbuhnya.

Ia menambahkan, masuknya NTB ke dalam kategori daerah dengan indeks pengelolaan LH baik tentu berkat komitmen pemerintah setempat yang konsen terhadap lingkungan. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup akan lebih memperhatikan NTB baik dari segi alokasi angggaran dan lainnya.

Ditegaskannya, dalam mendukung pencapaian indeks pengelolaan lingkungan yang lebih baik di semua daerah, Kementerian LH ke depan akan lebih cenderung pada pengelolaan lingkungan terutama pengelolaan limbah dan sampah.

Sumber: http://www.ntbprov.go.id