Arsip Blog

SEKILAS TENTANG IZIN LINGKUNGAN

SEKILAS TENTANG IZIN LINGKUNGAN

Oleh : M. PUSPAIDI PUTRA, ST

Staf BLH Lombok Barat

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Disisi lain kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; Read the rest of this entry

Iklan

DOKUMEN UKL-UPL

DOKUMEN UKL-UPL

Oleh : M. Puspaidi Putra, ST

 

Sesuai dengan Pada pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL”.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Read the rest of this entry

Puluhan Hotel di Kawasan Senggigi Belum Miliki Amdal

LOMBOK BARAT – Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, NTB, Nyoman Sembah, mengatakan puluhan hotel di kawasan Senggigi belum memiliki izin analisis dampak lingkungan (Amdal).

“Dari seratus lebih hotel yang ada, baru sekitar lima persen saja yang memiliki Amdal. Padahal menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup, semua usaha harus memiliki izin Amdal,” katanya di Giri Menang, Jumat 27 Agustus 2010.

Menurutnya, kondisi ini terjadi karena kebanyakan setelah izin mendirikan bangunan (IMB) dikeluarkan, izin peruntukannya pun ikut diterbitkan. Seharusnya izin peruntukan tidak boleh dikeluarkan sebelum ada izin amdal.

“Dalam proses administrasinya, izin pertama yang dikeluarkan adalah IMB dan kemudian Izin Amdal. Setelah itu barulah izin peruntukan dan diikuti izin operasional,” katanya.

Ia mengatakan, untuk melengkapi izin amdal tersebut, saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi khususnya kepada pemilik hotel agar segera mengurus izin amdal.

Per tanggal 1 Oktober 2011, Undang-Undang tersebut sudah harus diterapkan. Sanksi tegas berupa kurungan satu hingga dua tahun akan di jatuhkan bagi usaha yang tidak mengurus izin amdal.

“Bagi usaha yang belum memiliki Amdal diwajibkan terlebih dahulu memiliki izin lingkungan dari Bupati dengan syarat harus memiliki dokumen evaluasi pengelolaan lingkungan,” katanya.

Selain alasan itu, minimnya perhatian pengusaha untuk mengurus izin Amdal disebabkan karena pengusaha enggan untuk mengurus studi kelayakan yang merupakan syarat untuk pengajuan izin amdal.

“Untuk satu kali kegiatan studi kelayakan, menelan dana di atas 100 juta. Hasil studi kelayakan inilah yang akan diajukan ke BLH dan kemudian dikaji. Jika sudah memenuhi standar, barulah izin Amdal di keluarkan,” katanya.

Menurut Nyoman, tujuan penegakan Undang-Undang ini adalah untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, sehingga limbah dari kegiatan usaha masyarakat dapat berjalan harmonis ditengah kegiatan sosial masyarakat sekitar.