Arsip Blog

Dokumen Lingkungan UKL-UPL Eksploitasi Emas DMP Blok WPR Gunung Simbe

BAB I

PENDAHULUAN

 1.1.  Latar Belakang

 Pembangunan industri pada sektor usaha bidang pertambangan mineral logam Emas DMP di Kecamatan Sekotong merupakan suatu upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan bila ditinjau dari segi pola kehidupan masyarakat sangat berhubungan langsung dengan peningkatan kebutuhan barang dan jasa, pemakaian sumber-sumber energi, dan konsumsi kebutuhan primer lainnya. Sehingga pemanfaatan sumber daya alam seperti Industri pertambangan mineral logam emas baik dengan skala kecil maupun skala besar yang mengabaikan kaidah lingkungan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang terasa dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya dan pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui suatu pendekatan pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Read the rest of this entry

SEKILAS TENTANG IZIN LINGKUNGAN

SEKILAS TENTANG IZIN LINGKUNGAN

Oleh : M. PUSPAIDI PUTRA, ST

Staf BLH Lombok Barat

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Disisi lain kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; Read the rest of this entry

DOKUMEN UKL-UPL

DOKUMEN UKL-UPL

Oleh : M. Puspaidi Putra, ST

 

Sesuai dengan Pada pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL”.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Read the rest of this entry